Latar Belakang
Singapura mengajak reformasi struktural di PBB dengan menyoroti penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Menurut Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, penggunaan hak veto yang semakin sering dan sinis harus dibatasi untuk menghindari ketidakadilan internasional.
Fakta Penting
Dilansir Channel News Asia pada Minggu (28/9/2025), pidato Balakrishnan di Sidang Umum PBB di New York menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa PBB perlu lebih inklusif dan beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. “Peningkatan penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” ujar Balakrishnan, menekankan urgensi perubahan sistemik.
Dampak
Usulan Singapura ini menyoroti kekhawatiran internasional tentang ketidakseimbangan dalam sistem PBB. Dengan membatasi penggunaan hak veto, diharapkan PBB dapat lebih efektif dalam mengatasi konflik global. Namun, langkah ini juga mungkin menghadapi resistensi dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Penutup
Reformasi yang diusulkan Singapura menunjukkan upaya untuk menjadikan PBB lebih relevan dan adil, namun tantangan politik yang nyata harus dihadapi. Apakah usulan ini akan mendorong perubahan substansial atau hanya menjadi suara minoritas di tengah kepentingan negara-negara besar? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
