Latar Belakang
Jakarta – Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi ribuan kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai ribuan triliun rupiah. Aset negara yang seharusnya menjadi milik publik justru dikuasai oleh para koruptor. Kondisi ini menuntut adanya langkah tegas untuk merebut kembali aset tersebut, namun dengan dasar prinsip moral yang kuat.
Fakta Penting
Menurut data terbaru, lebih dari 10.000 kasus korupsi tercatat sejak 2013, dengan perkiraan kerugian negara mencapai 200 triliun rupiah. Aset negara yang dirampas tidak hanya berupa uang, tetapi juga properti, lahan, dan proyek infrastruktur. RUU Perampasan Aset, yang saat ini sedang diproses, menjadi harapan untuk merealisasikan pengembalian aset tersebut. Namun, tanpa landasan hukum yang kuat seperti KUHP baru, upaya ini dapat berujung pada abuse of power.
Dampak
Perdebatan tentang RUU Perampasan Aset semakin intensif, terutama mengingat urgensi untuk mereformasi sistem hukum Indonesia. Para ahli hukum menyoroti pentingnya KUHP baru sebagai fondasi untuk mencegah terjadinya kejahatan baru. Tanpa reformasi hukum yang komprehensif, upaya perampasan aset dapat berubah menjadi alat untuk menindas yang tidak berdosa.
Penutup
Pertanyaan yang muncul adalah: apakah Indonesia siap menghadapi dampak sosial dan politik dari RUU ini? Dengan krisis korupsi yang semakin parah, waktu untuk bertindak sudah tidak banyak. Menunggu KUHP baru mungkin menjadi jawaban, namun kecepatan dan kualitas reformasi hukum menjadi kunci untuk menghindari kegagalan.
