Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan komitmen dirinya dan DPR untuk memperjuangkan hak asasi konsumen dengan menyukseskan agenda sertifikasi halal yang menjadi program utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Ia menyebut dukungan ini merupakan upaya dalam memenuhi hak asasi konsumen sekaligus merealisasikan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
“Dukungan ini salah satunya tercermin secara nyata dari anggaran yang diterima oleh BPJPH. Pagu indikatif awal BPJPH dari pemerintah untuk tahun 2026 hanya Rp 216 Miliar, namun setelah dibahas pada rapat kerja komisi 8 DPR bersama BPJPH, alhamdulillah peningkatan pada RAPBN 2026 menjadi Rp 551,8 Miliar. Tentu kami di Komisi 8 DPR bersama BPJH akan memperjuangkan lagi sampai di angka yang diusulkan yakni Rp 2,3 Triliun,” terang Hidayat dalam keterangannya, Minggu (31/8/2025).
