Konflik Tanggul Beton: Komisi IV DPR Akan Rapat dengan KKP
Belakangan ini, viral di media sosial gambar tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang diklaim mengganggu aktivitas nelayan. Menanggapi hal ini, Komisi IV DPR RI melalui anggotanya, Abdul Kharis, mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk klarifikasi pada 15 September.
Latar Belakang
Tanggul beton tersebut menjadi sorotan publik karena dianggap merusak ekosistem pantai dan mengganggu aktivitas nelayan setempat. Sejumlah warga dan LSM telah memprotes proyek ini, menuntut penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Fakta Penting yang Dipertanyakan
Dalam rapat yang dijadwalkan Senin (15/9/2025), Komisi IV akan meminta KKP untuk memberikan penjelasan detail seputar:
– Asal-usul dan tujuan pembangunan tanggul beton.
– Dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
– Proses pengambilan keputusan dan perizinan proyek ini.
Dampak Sosial dan Politik
Kontroversi ini tidak hanya menjadi masalah teknis tetapi juga menyeret isu kemanusiaan dan keterbukaan informasi publik. Banyak nelayan yang merasa dirugikan karena akses pantai terbatas, sementara pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan transparan.
Penutup
Rapat pada 15 September menjadi momentum kritikal untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana KKP menanggapi permintaan klarifikasi akan menjadi uji coba nyata komitmen pemerintah dalam menghormati aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
