Paragraf Pembuka
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI tengah memprioritaskan pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, optimis pembahasan ini akan rampung dan disahkan dalam rapat paripurna November 2025.
Latar Belakang
Pembahasan DBH, yang merupakan bagian penting dari mekanisme pengalokasian dana dari pemerintah pusat ke daerah, telah mencapai tahap DPRD DKI. Gubernur Pramono menekankan urgensi selesainya proses ini sebelum akhir tahun, dengan target paripurna November.
Fakta Penting
“Pembahasan DBH sudah sampai di DPRD. Saya harap bisa segera selesai dan paripurna bisa dilakukan bulan November,” ujar Pramono di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025). Ini menjadi sorotan karena DBH menjadi sumber pendanaan kunci untuk program pemerintah daerah.
Dampak
Penyelesaian DBH diharapkan memberikan stabilitas keuangan dan mendukung pelaksanaan program pemerintah DKI. Namun, tertundanya paripurna dapat mempengaruhi rencana anggaran tahun depan.
Penutup
Dengan target November, Pemprov-DPRD DKI menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan DBH secara efektif. Bagaimana masyarakat DKI menanggapi upaya ini? Jawabannya mungkin terletak dalam pelaksanaan program yang didukung oleh DBH tersebut.
