Latar Belakang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan target ambisius untuk menyertifikasi 600 ribu hektare tanah di kawasan transmigrasi. Ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah negara, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Target yang Ditetapkan
“Wa menargetkan 600 ribu hektare ini sebagai prioritas dalam RPJMN,” jelas Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025). Dengan target ini, pemerintah berharap mendorong percepatan pengurusan sertifikasi tanah, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigran.
Dampak sosial dan ekonomi
Peningkatan sertifikasi tanah di kawasan transmigrasi tidak hanya akan meningkatkan ketertiban hukum, namun juga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Melalui inisiatif ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya tanah.
Penutup
Dengan target 600 ribu hektare, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem pertanahan di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama dalam upaya koordinasi dan pemenuhan sumber daya yang diperlukan.
