Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah pada Revisi UU Haji menyepakati panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) tak harus beragama Islam terutama di daerah minoritas di RI. Adapun pemerintah mulanya mengusulkan petugas haji nonmuslim bisa sampai Jeddah.
Wamensesneg, bambang eko suhariyanto, menyampaikan usulan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 201 itu pada rapat Panja RUU Haji, Jumat (22/8/2025). Kendati demikian, ia menyebut petugas haji nonmuslim itu tak bersentuhan langsung dengan Tanah Suci Mekkah.
“Ada satu lagi Pak, (DIM) 201 Pak. Ini ada keinginan Presiden Pak, bahwa yang jadi petugas haji itu tidak hanya Islam, tapi yang agama lain bisa sampai Jeddah misalnya Pak,” kata Eko dalam rapat.
