Pengadilan Konstitusi Menolak Gugatan Tentang Wamen Rangkap Jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan terhadap Pasal 23 Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 27B serta Pasal 56B UU 1/2005 tentang BUMN. Dalam gugatan dengan nomor perkara 118/PUU-XXIII/2025, para pelapor meminta MK untuk melarang wakil menteri (wamen) menjabat secara bersamaan di lebih dari satu kementerian. Namun, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Tidak dapat diterima,” saat membacakan putusan dalam sidang yang disiarkan langsung via kanal YouTube resmi MK, Kamis (28/8/2025).
Latar Belakang dan Fakta Penting
Gugatan ini menyoroti masalah keterbukaan informasi publik dan kewenangan eksekutif dalam menentukan struktur kementerian. MK menilai bahwa gugatan tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan untuk menentang ketentuan undang-undang tersebut. Selain itu, MK juga memutuskan untuk menangani satu perkara tambahan yang terkait dengan gugatan ini, meskipun detailnya belum diungkap secara publik.
Dampak dan Implikasi
Putusan MK ini memiliki dampak signifikan bagi kebijakan kementerian dan BUMN. Dengan menolak gugatan larangan rangkap jabatan wamen, MK menegaskan kewenangan legislatif dalam menentukan struktur pemerintahan. Namun, masyarakat dan LSM yang mendukung gugatan ini mungkin akan melakukan langkah lanjut untuk memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di level lebih tinggi.
Penutup
Putusan MK menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dan teknis tetap menjadi landasan dalam menentukan keputusan penting negara. Meskipun gugatan ini ditolak, diskusi tentang keterbukaan informasi dan struktur pemerintahan diprediksi akan terus berlangsung, terutama dengan adanya perkara tambahan yang akan diproses. Bagaimana dampaknya bagi kebijakan publik dan dinamika politik Indonesia? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
