Latar Belakang
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa konflik kepentingan menjadi tantangan utama dalam sistem birokrasi Indonesia. Dalam wawancara Jejak Pradana di detikcom, Jumat (21/11/2025), Rini mengumumkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2024 sebagai langkah strategis untuk mencegah masalah ini.
Fakta Penting
“Aturan ini merupakan langkah nyata dalam upaya pencegahan konflik kepentingan atau conflict of interest di sektor pemerintahan,” jelas Rini. Dengan PermenPAN Nomor 17, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di dunia yang memiliki peraturan khusus terkait masalah ini.
Dampak
Peraturan ini tidak hanya memberikan standar yang lebih transparan bagi para pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga menjadi contoh positif dalam upaya meningkatkan kredibilitas birokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebihpercaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk mencegah konflik kepentingan yang merugikan.
Penutup
Dengan langkah Rini, Indonesia semakin berperan aktif dalam mendorong reformasi birokrasi secara global. Apakah peraturan ini akan menjadi titik awal perubahan yang lebih besar? Hanya waktu yang akan menunjukkan jawabannya.
**MenPanRB Rini Ungkap Aturan Anti-Konflik Kepentingan, Indonesia di Barisan Depan Internasional**
