Latar Belakang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal. Menurutnya, sertifikasi halal bukan persoalan keagamaan, melainkan strategi penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Fakta Penting
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan beberapa pembahasan penting seperti Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, dan Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemerintah Daerah. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada hari Senin (11/8/2025).
Mendagri juga menegaskan bahwa sertifikasi halal bukanlah bentuk orientasi agama tertentu, melainkan pertarungan dagang global. “Ini masalah halal, sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu, atau mungkin, mohon maaf, bahasanya mungkin ada yang mengatakan mungkin ini islamisasi, bukan. Tapi ini sudah pertarungan dagang, pertarungan global, ekonomi,” kata Tito dalam keterangan tertulis.
Dampak
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
