Istilah antek asing kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum. Walaupun tidak pernah secara eksplisit dijelaskan siapa pihak yang dimaksud, istilah ini menggambarkan kekhawatiran mendasar: adanya aktor-aktor di dalam negeri yang menjadi saluran bagi agenda eksternal yang berpotensi melemahkan kedaulatan bangsa. Pertanyaan pun muncul, siapakah yang sebenarnya dimaksud dengan antek asing?
Dalam perspektif kebijakan publik, antek asing bisa dipahami dari dua dimensi besar. Pertama, dimensi ideologi: aktor-aktor yang membawa nilai dan narasi asing, lalu menempatkannya di atas kepentingan nasional. Kedua, dimensi ekonomi: pihak-pihak yang menjadi perpanjangan kepentingan modal asing, seringkali dengan cara melemahkan industri domestik atau mendelegitimasi kebijakan pemerintah.
Jika merujuk pada Easton, kebijakan publik adalah the authoritative allocation of values . Artinya, pemerintah punya kewenangan menentukan nilai yang ingin diprioritaskan bagi rakyat. Namun, ketika aktor-aktor dalam negeri menjalankan agenda eksternal, alokasi nilai ini terganggu: kebijakan publik seolah selalu diperdebatkan dan didorong keluar dari orbit kepentingan nasional.
