Majelis Pakar DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Yudi Muhamad Aulia, menegaskan dukungannya atas keluarnya SK Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Muhammad Mardiono. Menurutnya, keputusan itu final secara hukum dan harus diterima seluruh kader dengan legowo, termasuk seluruh jajaran DPW PPP Jabar.
“Pada prinsipnya, Muktamar X di Mercure itu sah dan legal. Kami menerima dengan senang hati keluarnya SK ini. Harapan kita, polemik di PPP segera berakhir,” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Yudi mengingatkan bahwa konflik internal PPP sejak era Suryadharma Ali (SDA), Romahurmuziy (Romy), hingga ke Suharso Manoarfa selalu dipicu oleh figur yang sama. Menurutnya, Romy kerap menjadi dalang perpecahan dan membuat PPP tidak pernah benar-benar tenang.
