Latar Belakang
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengecam keras kisruh lahan Hotel Sultan yang dinilainya merendahkan wibawa negara. Dalam rapat Komisi II bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025), Komarudin meminta Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut secara tegas.
Fakta Penting
Konflik kepemilikan lahan Hotel Sultan menjadi sorotan publik setelah munculnya baliho bertuliskan “milik negara” dari Setneg, yang bertabrakan dengan baliho lain yang menyatakan kepemilikan perusahaan. Komarudin mengecam ketidakterangannya situasi ini dan meminta penjelasan yang jelas untuk menghindari kebingungan publik.
Dampak
Kisruh ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga mempengaruhi citra negara. Komarudin menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN harus bertindak cepat untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Penutup
Dengan kisruh Hotel Sultan, masyarakat kembali mempertanyakan efektivitas pemerintah dalam menangani masalah lahan. Apakah negara atau pengusaha yang akan menang? Jawabannya terletak pada langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.
