KPK Ungkap Skandal Pemerasan Sertifikasi K3
KPK mengungkap kasus pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam jumpa pers, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa sertifikasi K3 dipersulit bahkan tidak diproses jika buruh tidak membayar uang tambahan.
Latar Belakang Kasus
Sertifikasi K3 menjadi syarat wajib untuk kegiatan kerja yang aman dan sehat. Namun, KPK menemukan modus pemerasan dengan menghalangi proses sertifikasi bagi mereka yang menolak membayar lebih. Ini menimbulkan ketidakadilan dan menghambat produktivitas kerja.
Fakta Penting yang Terungkap
– Modus pemerasan dilakukan dengan memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi K3.
– Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi pusat perhatian dalam kasus ini.
– Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, “Adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih.”
Dampak Sosial dan Politik
Kasus ini menimbulkan kecaman luas atas ketidaktransparanansi dan praktik korupsi dalam proses sertifikasi K3. Masyarakat menuntut langkah tegas untuk mencegah pemerasan serupa di masa depan.
Penutup
Skandal pemerasan K3 ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga merusak citra lembaga pemerintah. KPK perlu menambahkan upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses sertifikasi. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap sistem kerja yang adil dapat dipulihkan.
“`
