
Peluang BP Haji Menjadi Kementerian Baru
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) memiliki peluang kuat untuk menjadi kementerian baru. Hal ini muncul dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Haji. “Cukup besar,” kata Marwan, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Latar Belakang
BP Haji saat ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dengan status sebagai kementerian, BP Haji diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah haji dan umrah.
Fakta Penting
Revisi UU Haji menjadi kunci penting dalam proses ini. Marwan menambahkan bahwa diskusi mengenai perubahan status BP Haji sedang dalam tahap awal dan仨 perlu didukung oleh analisis komprehensif.
Dampak
Perubahan ini, jika terwujud, dapat memberikan dampak signifikan pada sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Peningkatan koordinasi dan akuntabilitas adalah beberapa di antara manfaat yang diharapkan.
Penutup
Kemungkinan BP Haji menjadi kementerian baru bukan hanya menjanjikan, tetapi juga menjadi indikator penting dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas ibadah haji bagi jemaah. Apakah ini menjadi langkah yang tepat? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.