Ketua Kelompok DPD di MPR, Dedi Iskandar Batubara, menilai peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah masih lemah. Ia meminta kewenangan DPD diperkuat agar pengawasan lebih efektif.
“Seiring berjalan, kewenangan DPD di Pasal 22 D dianggap masih banyak kelemahan karena DPD RI tidak diberikan otoritas sebagai pengambil keputusan baik di bidang legislasi, budgeting, maupun pengawasan yang terkait kedaerahan,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).
Hal itu disampaikan Dedi saat membuka diskusi publik bertema Penguatan Peran DPD RI dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Hotel Santika Premiere, Bintaro, Senin (26/8).
