Ketua Bappeda Jatim M Yasin Ditangani KPK Terkait Dana Hibah
KPK mengambil langkah tegas dengan memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin (MY). Yasin diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim tahun anggaran 2019-2022.
Latar Belakang Pemeriksaan
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022. Yasin dipanggil pada hari Kamis (9/10/2025) dan diperiksa di Gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, detail penyidikan belum dirilis secara lengkap.
Fakta Penting yang Muncul
Permasalahan ini menyangkut penggunaan dana hibah yang seharusnya bermanfaat untuk masyarakat, namun dikhawatirkan terjadi penyimpangan. KPK menegaskan komitmen untuk membersihkan korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Dampak Sosial dan Politik
Kasus ini tidak hanya mengguncangkan struktur pemerintahan Jatim, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Masyarakat Jatim menantikan hasil penyidikan yang adil dan transparan.
Penutup
Panggilan KPK kepada M Yasin menjadi momentum penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Bagaimana respons pemerintah daerah dan publik terhadap kasus ini? Jawabannya akan menentukan langkah maju dalam perjuangan melawan korupsi.
