Latar Belakang
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menangani kasus lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Ini bermula dari pernyataan publik yang memicu kemarahan dan kerusuhan pada Agustus lalu. MKD resmi menerima pengaduan dan surat resmi, menyebabkan sidang etik segera digelar.
Fakta Penting
Rapat internal MKD digelar tertutup pada Rabu (29/10) dan dipimpin oleh Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam. Hadir pula empat dari lima pimpinan MKD, delapan anggota, serta jajaran sekretariat dan tenaga ahli. Dalam rapat tersebut, MKD memutuskan untuk menindaklanjuti lima perkara pengaduan terkait anggota DPR yang nonaktif.
Dampak
Kasus ini menandai momentum kritis bagi DPR, mengingat dampak sosial dan politik yang luas. Sidang etik yang segera digelar diharapkan memberikan jawaban atas krisis kehormatan yang terjadi.
Penutup: Dengan sidang etik ini, MKD diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi atas kasus Sahroni dkk, serta menjaga kredibilitas DPR di mata publik.
