Anggota Komisi II DPR sekaligus Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh wakil rakyat di parlemen lebih serius dalam menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap perubahan sistem ketatanegaraan. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk merespons kegelisahan publik atas stagnasi demokrasi dan ketimpangan struktural.
“DPR jangan hanya menjadi tempat formal untuk menyetujui kebijakan, tetapi harus menjadi kanal utama yang menggerakkan aspirasi rakyat, terutama saat mereka menuntut pembaruan konstitusi,” kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Doli karena bertepatan dengan momen penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia, yakni Hari Konstitusi yang diperingati setiap 18 Agustus. Momentum ini disebutnya sebagai saat yang tepat untuk membuka kembali ruang dialog nasional mengenai arah reformasi sistemik.
