Mencuatnya Desakan untuk Membatalkan Hak Veto PBB
Muncul desakan keras untuk menghapus hak veto yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak ini dianggap sudah tak relevan dengan realitas global saat ini, terutama dalam konteks konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Latar Belakang
Malaysia menjadi salah satu negara yang aktif mendesak perubahan struktural di PBB. Melalui Menteri Luar Negerinya, Datuk Seri Mohamad Hasan, Malaysia menyoroti perlunya sanksi terhadap Israel dan batasan pada hak veto. Ini disampaikan dalam Sidang ke-80 Majelis Umum PBB di New York, 2025.
Fakta Penting
– Hak veto lima negara anggota tetap PBB (AS, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis) sering menjadi penghalang efektivitas PBB dalam menangani konflik global.
– Malaysia menuntut adanya perubahan sistematis untuk mencegah deadlock dan memastikan keadilan internasional.
Dampak
Desakan ini menandai pergeseran significant dalam diplomasi internasional. Jika terwujud, penghapusan hak veto akan mengubah dinamika keamanan global dan meningkatkan peran negara-negara non-pendiri dalam pengambilan keputusan PBB.
Penutup
Apa yang terjadi selanjutnya dengan isu ini? Dengan semakin banyak negara yang bergabung mendukung inisiatif Malaysia, mungkin tidak lama lagi PBB akan menghadapi transformasi struktural yang signifikan.
