[Giliran Tunjangan Rumah DPRD DKI Jadi Sorotan, Apakah Ini Bentuk Kebijakan Adil?]

Tunjangan perumahan anggota DPR sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu tinggi hingga memicu aksi demonstrasi dan berakhir ricuh. Kini giliran tunjangan rumah anggota DPRD DKI sebesar Rp 70 juta yang menjadi sorotan usai sempat didemo warga.

Dirangkum detikcom , Senin (8/9/2025), awalnya gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menyuarakan sejumlah tuntutan yang salah satunya menyoroti tunjangan rumah anggota DPR. Kemudian, dari sejumlah tuntutan masyarakat , muncul ’17+8 tuntutan Rakyat’ yang diserahkan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang terdiri dari Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez, di Gerbang Pancasila kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Menjawab tuntutan tersebut, pimpinan DPR dan sejumlah fraksi di DPR telah menyepakati sejumlah tuntutan. Di antaranya, DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri kecuali undangan kenegaraan, memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR, tidak membayarkan hak anggota DPR yang dinonaktifkan, serta berkomitmen transparansi dan partisipasi publik.