Latar Belakang
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan putusan peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU RI terkait penyewaan jet pribadi atau private jet yang digunakan tak sesuai rencana. Dalam sidang putusan perkara nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 pada Selasa (21/10/2025), DKPP menyebutkan bahwa private jet tersebut disewa dengan tujuan untuk distribusi logistik serta monitoring dan evaluasi logistik Pemilu tahun 2024. Namun, fakta mengejutkan muncul ketika DKPP mengungkap bahwa jet pribadi yang disewa memiliki kelas mewah dan eksklusif, jauh dari kebutuhan logistik yang direncanakan.
Fakta Penting
Dirangkum detikcom pada Rabu (22/10/2025), DKPP menyebut bahwa para teradu sengaja menyewa private jet yang mewah, melanggar rencana penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menjadi sorotan publik karena anggaran negara digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Dampak
Putusan DKPP ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi penggunaan anggaran negara. Pasalnya, private jet mewah yang disewa tidak hanya tidak sesuai dengan kebutuhan logistik, tetapi juga menunjukkan sikap istimewa yang tidak seharusnya dimiliki oleh penyelenggara pemilu.
Penutup
Dengan pengungkapan ini, DKPP telah memberikan peringatan keras kepada KPU RI untuk lebih memperhatikan etika dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU harus menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya yang efisien dan sesuai dengan kewenangannya.
Done
