Sebuah keputusan kontroversial datang dari Gubernur dki jakarta, Pramono Anung, yang memutuskan untuk membatalkan program sarapan gratis. Program ini, yang menjadi janji kampanyenya, tidak akan dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan renovasi kantin sekolah.
“Pemerintah pusatlah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis ini. Sebagian anggaran kita alihkan untuk KJP dan memperbaiki kantin sekolah,” kata Pramono usai pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Langkah ini menuai respons beragam dari publik. Sementara beberapa pihak menyambut baik alokasi anggaran untuk KJP dan kantin, lainnya merasa kecewa karena program sarapan gratis dianggap penting untuk anak-anak. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas hidup yang lebih baik di Jakarta.
Apakah perubahan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Namun, satu hal yang pasti: publik menantikan hasil dari re-orientasi anggaran ini.
