Latar Belakang
Bangka Belitung, dengan cadangan timah dan logam tanah jarang yang melimpah, menjadi sorotan dunia. Namun, Presiden Prabowo Subianto melihat lebih jauh dari sekadar komoditas ekspor. Menurut amanat Pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam ini harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Kunjungan Prabowo pada 6 Oktober 2025 menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Fakta Penting
Selama kunjungan tersebut, enam smelter ilegal yang terlibat dalam tambang tanpa izin di kawasan PT Timah disita. Nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 6-7 triliun, sementara kerugian negara akibat praktik ilegal ini mencapai Rp 300 triliun. Aksi tegas ini dilakukan di hadapan aparat penegak hukum, TNI, dan masyarakat, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas illegal mining.
Dampak
Penyitaan ini tidak hanya mengurangi kerugian negara, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, rakyat dapat menikmati manfaat dari kekayaan alam negara. Langkah Prabowo menjadi contoh nyata implementasi amanat UUD 1945, membuka era baru di mana sumber daya alam bukan lagi obyek eksploitasi, tetapi aset strategis untuk kemakmuran bersama.
Penutup
Dari eksploitasi ke kedaulatan, Prabowo menunjukkan bahwa perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam adalah mungkin. Aksi ini tidak hanya mengubah masa kini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih adil untuk generasi mendatang.
