Anggota Badan Pengkajian (BP) MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo menyampaikan pentingnya penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi yang adil dan berkelanjutan. Hal tersebut ia tuangkan dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.
Dalam diskusi bertema ‘Hubungan Pusat dan Daerah (Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah)’ itu, ia menegaskan meskipun otonomi daerah memberikan ruang bagi percepatan pembangunan dan partisipasi masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari ketimpangan fiskal, kesenjangan SDM, hingga tumpang tindih regulasi.
“Banyak regulasi pusat justru menarik kembali kewenangan daerah, padahal semangat awal otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah,” ujar Firman dalam keterangannya, Rabu (9/9/2025).
