Dalam pernyataan kontroversial, Amnesty Internasional Indonesia mengancam untuk mengekspos praktik yang tidak transparan di dalam TNI. Direktur Eksekutif Usman Hamid menyoroti seskab Letkol teddy indra wijaya dan Dirut Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, yang menjabat di posisi sipil sambil tetap aktif sebagai prajurit.
Hamid mengklaim, “Mereka harus mundur,” ujarnya dengan tegas, Selasa (11/3/2025). Ia menegaskan bahwa prajurit TNI tidak seharusnya mengambil posisi di luar militer, karena dapat menyebabkan konflik kepentingan dan merusak independensi lembaga.
Amnesty Internasional juga menyerukan agar pemerintah merevisi regulasi yang memungkinkan hal ini terjadi. “Kami tidak bisa lagi membiarkan TNI terlibat dalam urusan sipil yang jelas-jelas melanggar etika,” tambah Hamid.
Masyarakat diimbau untuk ikut memantau perkembangan kasus ini. “Apakah kita siap melihat TNI jadi bagian dari masalah? Atau kita ingin TNI tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas negara?” pungkas Hamid.
