Latar Belakang
Sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025. Siapa yang akan menanggung biaya pengobatan korban? Pertanyaan ini menjadi perhatian publik setelah kasus keracunan merambah luas.
Fakta Penting
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ada dua mekanisme penanggulangan biaya korban keracunan MBG. Pertama, para korban di wilayah yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan mendapatkan pembiayaan melalui asuransi yang diurus oleh pemerintah daerah.
“Dua mekanisme penanggulangan biaya ini sudah berjalan. Saat ini, ada dua daerah yang telah menetapkan KLB di tingkat kabupaten/kota. Dengan penetapan KLB, Pemda dapat mengklaim dana tersebut ke asuransi,” jelas Dadan dalam jumpa pers di Kemenkes, Kamis (2/10/2025).
Dampak Sosial
Kasus keracunan MBG ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan tetapi juga mengundang pertanyaan tentang kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat. Pembiayaan pengobatan yang ditanggung melalui asuransi menjadi jaminan penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut.
Penutup
Dengan adanya mekanisme penanggulangan biaya dari BGN, publik diharapkan lebih memahami peran pemerintah dalam menangani kasus keracunan MBG. Namun, pertanyaan tetap muncul: Apakah mekanisme ini efektif untuk semua daerah atau hanya terbatas pada beberapa wilayah tertentu?
