Latar Belakang
Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menghentikan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) setelah kenaikan tagihan mencapai 800%. Keputusan ini dilakukan setelah masyarakat mengeluhkan beban ekonomi yang tidak proporsional. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengecam kebijakan tersebut dan meminta pemerintah untuk memprioritaskan asas keadilan.
Fakta Penting
Dede Yusuf menegaskan bahwa kenaikan PBB tidak boleh merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, seperti buruh, petani, nelayan, pensiunan, dan guru. “Harus berkeadilan. Terutama buat masyarakat yang kemampuan membayarnya sangat kecil,” ujar Dede kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
Dampak Sosial
Kebijakan ini telah menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang keadilan distribusi pajak. Dede meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan PBB agar lebih adil dan tidak memberatkan lapisan masyarakat yang rentan.
Penutup
Kontroversi kenaikan PBB di Parepare menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dimintanya penundaan penagihan, pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang lebih bijak dan adil untuk semua pihak.
