Ketua Komisi X DPR RI , Hetifah Hetifah Sjaifudian, mengatakan DPR akan mengawal rencana penulisan ulang sejarah nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Hetifah meminta penulisan ulang sejarah itu melibatkan para ahli dan dilakukan secara transparan.
Hetifah mengatakan Komisi X telah menerima Aliansi Keterbukaan sejarah indonesia (AKSI), pada Senin (19/5) kemarin soal penulisan ulang sejarah RI yang dilakukan oleh Kemenbud. AKSI menyerahkan manifesto keterbukaan sejarah Indonesia sebagai bentuk masukan kritis atas rencana penulisan ulang narasi sejarah oleh pemerintah.
“Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan yang disampaikan AKSI. Aspirasi yang muncul menjadi pengingat penting bahwa sejarah tidak boleh ditulis hanya berdasarkan sudut pandang dominan, melainkan harus mencerminkan keragaman pengalaman bangsa,” ujar Hetifah kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).
