Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan kembali komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk tetap berada di luar pemerintahan setelah dilangsungkannya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025), Aria Bima menyebutkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia memerlukan adanya pihak yang berada di luar pemerintahan untuk memastikan keseimbangan dan transparansi.
Latar Belakang
Reshuffle kabinet kali ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah. Namun, langkah ini tidak menyebabkan perubahan sikap PDIP yang tetap memilih untuk tidak terlibat dalam kabinet baru. Keputusan ini didukung oleh pertimbangan bahwa peran oposisi yang independen adalah penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Fakta Penting
Aria Bima, dalam pernyataannya, menekankan bahwa PDIP telah sepakat untuk tetap berada di luar pemerintahan sejak awal. Dia juga menambahkan bahwa sistem demokrasi butuh kehadiran pihak yang independen untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap terwakili dengan baik. “PDIP kan sudah sepakat ada di luar pemerintahan. Dan saya kira sistem demokrasi memerlukan orang-orang yang ada di luar pemerintahan,” ujar Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Dampak
Keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan ini diharapkan mampu menjadi suara kritis yang memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah lebih adil dan transparan. Dengan tetap berada di luar, PDIP diharapkan mampu memberikan kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat demokrasi yang sebenarnya.
