Di penghujung Agustus 2025, Indonesia diguncang kerusuhan yang menguji kembali legitimasi demokrasi. Saat ricuh baru mereda, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Victory Day di Beijing pada 3 September. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan beberapa kalangan tentang ketepatan waktu dan kepekaan politik. Apakah lawatan tersebut menunjukan nirempati terhadap krisis domestik, atau justru kalkulasi dingin untuk meneguhkan posisi Indonesia sekaligus mengirim sinyal politik ke dalam dan luar negeri?
Menilai logika di balik keputusan ini tidak cukup berhenti pada optik politik. Analisis perlu menembus ranah doktrin luar negeri, sumber legitimasi, dan jejak historis strategi Indonesia. Pemimpin bukan hanya penanggap krisis, melainkan penafsir peristiwa yang memberi makna pada momentum meski dengan konsekuensi tidak selalu populer. Dalam kerangka ini, kehadiran Prabowo di Beijing dapat dibaca sebagai kalkulasi strategis untuk menempatkan kepentingan strategis jangka panjang di atas sensitivitas politik sesaat.
Diplomasi tidak pernah berlangsung dalam vakum. Setiap lawatan kenegaraan selalu menyasar dua panggung sekaligus: forum internasional dan audiens domestik. Dengan kacamata ini, kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing hanya beberapa hari setelah kerusuhan besar bukanlah sekadar respons terhadap undangan negara sahabat, melainkan manuver yang menyasar legitimasi ganda.
