Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas pembebasan PBG bagi MBR di kota medan dibandingkan daerah lain. Karena itu ia mengingatkan Pemkot Medan agar meningkatkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Informasinya karena tanah di sini mahal. Tapi di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya juga mahal tanahnya, tapi ada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan fasilitas PBG enggak bayar,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).
Hal ini ia katakan saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Tito pun meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat lebih gencar mensosialisasikan kebijakan tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
