Latar Belakang
Ketum NasDem Surya Paloh menyoroti penggunaan istilah “operasi tangkap tangan (OTT)” oleh KPK dalam kasus Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Kritik ini muncul setelah Paloh memberikan instruksi kepada jajarannya di DPR RI untuk memanggil KPK.
Fakta Penting
Dalam jumpa pers usai Rakernas NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat (8/8/2025), Paloh menyatakan:
“Saya menginstruksikan Fraksi NasDem untuk minta agar Komisi III memanggil KPK dengar pendapat.”
KPK, sementara itu, telah memberikan jawaban atas kritikan tersebut.
Dampak
Polemik ini tidak hanya menyoroti penggunaan terminologi OTT, tetapi juga memicu diskusi lebih luas tentang kinerja KPK dan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Pasal 10 Undang-Undang KPK tahun 2002 menjadi sorotan, mengingat pentingnya transparansi dalam operasi antikorupsi.
Penutup
Perdebatan antara Surya Paloh dan KPK menandai momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sosialisasi hukum menjadi kunci untuk memastikan sinergi antar lembaga dan publik. Bagaimana masyarakat melihat peran KPK dalam konteks ini? Diskusi ini diprediksi akan terus hangat dalam waktu dekat.
