Latar Belakang
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah mempertimbangkan penghapusan sistem rujukan BPJS berjenjang, yang menjadi sentral dalam pelayanan kesehatan Indonesia. Namun, rencana ini mendapat perhatian serius dari pihak Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPW Sulut, Ashabul Kahfi.
Peringatan dari PAN
Ashabul Kahfi mengecam keras rencana penghapusan sistem rujukan tanpa perencanaan matang. “Untuk kasus gawat darurat seperti serangan jantung, stroke, atau kondisi mengancam nyawa, rujukan berlapis hanya akan menambah risiko bagi pasien,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).
Namun, Ashabul juga menyoroti risiko nyata dari perubahan ini. “Perubahan sistem harus terukur, berbasis data, dan didukung oleh kesiapan fasilitas kesehatan. Jika tidak, kita akan melihat penumpukan pasien di RS tipe A, sementara puskesmas dan RS tipe C/B terlantar tanpa penguatan layanan,” tambahnya.
Dampak Sosial dan Politik
Reaksi dari PAN menunjukkan ketidakpercayaan publik terhadap rencana Menkes yang dirasa terburu-buru. Pasien, khususnya di luar kota, khawatir akan terancam akses layanan darurat yang lebih cepat.
Apa langkah pemerintah selanjutnya? Apakah rencana Menkes akan diikuti oleh perencanaan yang lebih komprehensif, atau risiko penumpukan pasien akan menjadi realitas baru di RS tipe A? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
