
Pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR . Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan tunjangan yang sudah dipastikan dicabut ialah tunjangan perumahan.
“Yang pertama, saya sudah menyampaikan stop tunjangan perumahan. Karena ini bukan soal semata-mata, yang pertama bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan pemufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi DPR,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
“Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas DPR,” sambungnya.