Sejumlah gubernur mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprotes pemotongan transfer ke daerah (TKD). Anggota Komisi II DPR F-Golkar Ahmad Irawan mengaku bingung karena protes baru dilakukan.
Irawan menegaskan keputusan APBN 2026 itu sudah melalui proses yang melibatkan semua pemangku kewenangan termasuk presiden. Dia meminta semua kepala daerah tetap mengikuti keputusan yang sudah ada.
“Terkait dengan dana transfer ke daerah tersebut telah melalui proses politik antara Presiden dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang. Tentu kebijakan tersebut telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum diputuskan,” ujar Irawan kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
