Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh menolak rencana penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan. Kebijakan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkhususnya pekerja dan buruh.
Implementasi sistem KRIS ini direncanakan berlaku mulai 1 Juli 2025. Sebagai wadah dari berbagai serikat pekerja tingkat nasional, Forum Jamsos menyoroti kurangnya pelibatan kelompok pekerja dalam proses penyusunan kebijakan KRIS. Mereka menilai bahwa penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan rawat inap dapat menurunkan kualitas layanan serta mempersempit akses terhadap fasilitas kesehatan
“Tidak pernah ada keluhan dari pekerja terkait kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Saat ini, pekerja/buruh memiliki hak pelayanan rawat inap di kelas 1 atau 2 yang jumlah tempat tidurnya antara satu sampai tiga tempat tidur sehingga bila nanti diturunkan ke empat temepat tidur, maka ini akan menurunkan kualitas layanan kepada pekerja/buruh dan keluarganya. Pekerja/buruh sudah membayar iuran cukup besar untuk iuran program JKN,” tutur Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh, Jusuf Rizal, dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).
