KPK Tancap 5 DPRD OKU Soal APBD dan Proyek PUPR yang Diduga Suap
KPK mengebrak lima anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel), terkait dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR. Penyidik KPK mencecar kelimanya soal proses penetapan dan penganggaran APBD.
“Para saksi hadir dan didalami terkait penganggaran dan penetapan APBD,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Kamis (29/5/2025). Kelima anggota DPRD OKU ini diperiksa pada Rabu (28/5) di gedung Merah Putih KPK.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam proyek PUPR. KPK mendalami proses penetapan APBD yang diduga melibatkan suap dan pemotongan anggaran. Penyidik mengejar jejak indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Fakta Penting dalam Pemeriksaan
– Target Pemeriksaan: 5 anggota DPRD OKU
– Periode Pemeriksaan: Rabu (28/5) hingga Kamis (29/5)
– Lokasi Pemeriksaan: Gedung Merah Putih KPK
– Topik Utama: Proses penganggaran dan penetapan APBD
– Saksi: Para anggota DPRD hadir sebagai saksi dan diperiksa intensif
Dampak Sosial dan Politik
Kasus ini menimbulkan gonjolan di kalangan masyarakat dan politikus Sumsel. Sejumlah pihak menilai, pemeriksaan ini menunjukkan komitmen KPK dalam menangani korupsi di tingkat daerah. Namun, ada juga yang khawatir terhadap dampak pada kinerja DPRD OKU dalam menyusun APBD tahun depan.
KPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Masyarakat diharapkan tidak panik dan tetap mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.
Penutup
Kasus ini bukan hanya tentang 5 anggota DPRD OKU, tetapi juga menyangkut integritas pemerintahan daerah dan proses penganggaran yang transparan. Pertanyaan yang muncul: apakah kasus ini akan menjadi batu loncatan untuk mencecar korupsi di tingkat yang lebih tinggi? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban.
“`
