KPK membeberkan duduk perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 yang kini tengah diselidiki. KPK menemukan ada perubahan pembagian kuota haji antara reguler dan khusus yang tak sesuai aturan.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK , Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara ini bermula pada 2023, ketika Presiden RI saat itu Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi. Dari pertemuan itu, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20 ribu.
“Di 2023 itu, karena antrean yang panjang, antrean reguler ini, maka Presiden Republik Indonesia pada saat itu bertemu dengan raja di sana, yaitu Pemerintahan Arab Saudi. Kemudian diberikan kuota tambahan 20.000,” kata Asep di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
