Latar Belakang
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajak masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya harta kekayaan pejabat negara yang tidak tercantum dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Inisiatif ini diluncurkan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.
Fakta Penting
“Masyarakat diperkenankan mengakses LHKPN pejabat negara dan memberikan masukan jika menemukan harta atau aset yang tidak dilaporkan,” jelas Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). KPK juga menegaskan bahwa informasi yang diberikan akan diproses secara profesional dan aman.
Dampak
Langkah ini diharapkan mampu mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Dengan melibatkan masyarakat, KPK berharap dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan pejabat publik terhadap aturan yang berlaku.
Penutup
Pengajuan informasi dari masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui inisiatif ini, KPK menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan negeri yang lebih adil dan bersih.
