Korea Selatan (Korsel) sedang menuju ke fase kritis dalam sejarah politiknya. Menjelang vonis pemakzulan Presiden yoon suk yeol, otoritas Korsel mengambil langkah ekstrem dengan menerapkan zona larangan terbang di atas gedung mahkamah konstitusi (MK). Kebijakan ini mulai berlaku tengah malam hari ini (12/3/2025) waktu Korsel, dengan larangan keras bagi semua penerbangan, termasuk drone, untuk melintas di atas area MK.
Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah potensi ancaman keamanan, mulai dari tindak kriminal hingga aksi terorisme, yang mungkin terjadi selama sidang pemakzulan berlangsung. Otoritas keamanan Korsel hanya memperbolehkan petugas tanggap darurat untuk berada di area tersebut, sementara akses untuk umum atau penerbangan non-essensial dilarang keras.
Sejumlah pertanyaan mulai muncul: apakah langkah ini menunjukkan ketegangan politik yang semakin memanas di Korsel? Ataukah ini upaya pencegahan yang proporsional? Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah ini menambah sentimen tensi tinggi di negeri tersebut.
Dengan menerapkan zona terlarang di langit MK, Korsel tidak hanya memprioritaskan keamanan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya stabilitas politik saat negara ini berada di persimpangan sejarah. Bagaimana dampak langkah ini bagi proses hukum dan citra internasional Korsel? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
