Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mencatat nilai investasi dari produk persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi kewenangan pusat mencapai Rp 357,17 triliun. Capaian tersebut menjadi hasil penguatan kebijakan tata ruang di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang tidak lagi berhenti di atas meja perencanaan, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional. Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).
Nusron menjelaskan, peningkatan nilai investasi tersebut dipengaruhi langkah kementeriannya memperkuat sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama satu tahun terakhir, telah diterbitkan 119 dokumen RDTR baru, naik 21,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
