Latar Belakang
Fraksi Golkar MPR RI menggelar sarasehan nasional untuk membahas perumusan anggaran pendidikan. Dalam acara tersebut, Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti masalah distribusi anggaran pendidikan dari APBN. Menurut Mekeng, 20% anggaran pendidikan yang dialokasikan belum terdistribusi dengan baik, menimbulkan pertanyaan tentang keterbukaan dan keadilan dalam penggunaan dana pendidikan.
Fakta Penting
Mekeng menyoroti anggaran sekolah kedinasan tahun 2025 yang mencapai Rp 104,5 triliun untuk 13.000 siswa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 80, dijelaskan bahwa anggaran kedinasan tidak termasuk dalam anggaran pendidikan, sehingga total anggaran pendidikan sebetulnya tidak perlu mencapai angka tersebut. “Pendidikan kita saat ini terlihat carut marut karena tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana,” ujar Mekeng dalam sambutannya di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Dampak
Masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Jika anggaran tidak terdistribusi dengan baik, maka kualitas pendidikan yang dirasakan masyarakat, terutama di luar sekolah kedinasan, akan terganggu. Fraksi Golkar menuntut adanya perubahan sistematis untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Penutup
Dengan menyebut anggaran Rp 104,5 triliun sebagai “tidak perlu,” Mekeng menegaskan pentingnya reformasi anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat konstitusi. Pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang lebih merata dan adil.
