Sudah lebih dari dua minggu ini masyarakat Indonesia marah besar kepada DPR RI dan para anggotanya. Diawali dari tayangan suasana riang gembira di sela Sidang Tahunan MPR, sampai dengan respons serta narasi yang digunakan untuk menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan ke DPR. Akhirnya masyarakat turun ke jalan untuk mencurahkan emosinya di berbagai daerah, selain Jakarta.
Gema ‘hapuskan tunjangan perumahan anggota DPR’ bahkan sampai ke tuntutan ‘pembubaran DPR’ ramai terlihat di berbagai alat peraga yang dibawa oleh pengunjuk rasa, maupun berita-berita di media sosial. Setelah unjuk rasa beberapa hari yang juga memakan korban jiwa dan terindikasi ‘ditunggangi penumpang gelap’, yang ditandai oleh maraknya perusakan fasilitas umum dan penjarahan, akhirnya sejumlah anggota DPR dinonaktifkan terhitung tanggal 1 September 2025. Tunjangan perumahan anggota dewan pun disepakati untuk dihapus.
Masyarakat dapat bernapas lega bahwa Presiden Prabowo tetap terbuka untuk kritik dan koreksi, sehingga tuntutan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindak lanjuti dengan aksi nyata. Namun, pelajaran berharga apakah yang dapat kita petik dari peristiwa besar di bulan kemerdekaan ini? Apa yang menggerakkan masyarakat keluar dari rumah, kampus dan lainnya ke depan pintu gerbang DPR RI?
