DPRD Gorontalo Didera Skandal Video Viral
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, kembali menjadi sorotan publik setelah video kontroversialnya viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wahyudin terlihat mabuk bersama seorang wanita dan mengucapkan rencana untuk merampok uang negara. Belakangan, wanita dalam video yang bernama D ini disebut-sebut sebagai pelaku penyebar video tersebut lantaran merasa tidak dihiraukan dan diminta untuk dinikahi oleh Wahyudin.
Latar Belakang Skandal yang Menyebabkan Heboh
Video yang menampilkan Wahyudin dalam kondisi mabuk dan mengungkap rencana ilegalnya ini segera menarik perhatian publik. Banyak netizen yang mengecam perilakunya, terutama karena posisinya sebagai anggota legislatif yang seharusnya menjadi contoh.
Menurut informasi yang diperoleh dari detikSulsel, Minggu (21/9/2025), Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, telah meminta keterangan resmi dari Wahyudin terkait kasus ini. Fikram juga mengonfirmasi bahwa wanita inisial D adalah pelaku penyebaran video tersebut, yang diduga karena tidak mendapatkan janji pernikahan dari Wahyudin.
Dampak Skandal Terhadap Karier Wahyudin
Skandal ini tidak hanya merusak citra pribadi Wahyudin, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan kewajiban anggota DPRD. Banyak pihak yang menuntut tindakan tegas dari BK DPRD untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fakta Penting yang Harus Diketahui
– Wahyudin Moridu adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terlibat dalam skandal video viral.
– Video tersebut menunjukkan Wahyudin dalam kondisi mabuk dan mengungkap rencana untuk merampok uang negara.
– Wanita inisial D, yang terlihat dalam video, dituduh sebagai pelaku penyebaran video tersebut.
– BK DPRD telah meminta keterangan resmi dari Wahyudin terkait kasus ini.
Penutup: Dari Skandal ke Tindakan
Skandal ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya etika publik dan kewajiban moral bagi para petinggi negara. Publik menantikan langkah tegas dari BK DPRD untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi viral di media, tetapi juga ditangani secara hukum dan etis.
