Latar Belakang
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai fase baru bagi cita-cita Indonesia untuk meraih kemandirian energi. Pada pidato pelantikannya, Presiden menegaskan bahwa swasembada energi bukan hanya jargon, melainkan tekad kuat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional yang mampu menopang kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, setahun berlalu, jalan menuju cita-cita tersebut terlihat belum lurus.
Fakta Penting
Sejumlah kebijakan strategis terkait energi masih dalam tahap perumusan atau menimbulkan kontroversi. RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan) belum rampung, revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 dinilai kurang komprehensif, dan gejala greenflation yang merongrong daya beli masyarakat menjadi beban tambahan. Lebih parahnya, proyek panas bumi di Nusa Tenggara Timur terjerat konflik sosial, menunjukkan bahwa tata kelola energi kita masih jauh dari harapan.
Dampak
Swasembada energi, yang dijanjikan sebagai tonggak penting, kini terasa seperti janji kosong. Meski terdengar gagah di podium, implementasi kebijakan energi terkesan gamang dan tidak konsisten. Ketidakjelasan ini tidak hanya mempengaruhi sektor energi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Penutup
Setelah satu tahun kepemimpinan, tantangan energi Indonesia terlihat lebih rumit dari yang diperkirakan. Pertanyaan yang muncul: apakah swasembada energi akan tetap menjadi janji yang indah, atau mampu direalisasikan dalam tahun-tahun mendatang? Jawabannya akan menentukan masa depan Indonesia di kancah global.
