Langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Di tengah turbulensi geopolitik dan ancaman resesi global, Indonesia tidak lagi menempatkan diri sebagai pasar terbuka tanpa arah ideologis, melainkan sebagai negara yang sedang menegakkan kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, selektif, dan berlandaskan moral kebangsaan.
Kebijakan seperti Patriot Bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penguatan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan pola baru yang dapat disebut sebagai state-anchored capitalism – kapitalisme berporos pada negara. Model ini sejatinya sesuai dengan konsep kita sendiri yang tercetus pada 1959, yang justru terbukti di Singapura pada 1971 dan China Tiongkok 1983, di mana modal swasta tetap aktif, namun arah dan loyalitasnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan pasar global.
Namun, kemauan politik semacam ini hanya akan berhasil jika tidak dikhianati oleh mafia ekonomi dan kaum spekulan – mereka yang menunggangi kebijakan negara untuk kepentingan pribadi, atau yang memanipulasi isu ekonomi menjadi serangan personal terhadap individu yang dicap “kapitalis global.” Serangan seperti itu bukan bentuk kritik moral, melainkan strategi pecah-belah yang membangkitkan kebencian sosial dan menumbuhkan sentimen SARA (Suku, Antar golongan, Ras, Agama) di tengah masyarakat. Bila dibiarkan, hal ini akan mengikis rasa persatuan nasional dan menggagalkan transformasi menuju ekonomi berdaulat. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional memerlukan disiplin moral dan kewaspadaan intelijen ekonomi terhadap infiltrasi kepentingan gelap yang berupaya menyelewengkan arah perjuangan bangsa.
