Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi untuk menjaring pendatang baru di Ibu Kota usai Lebaran 2025. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono, setuju dengan kebijakan Pemprov DKI.
“Saya sependapat bahwa pendekatan yang diambil adalah pendataan dan penertiban adminduk bukan operasi yustisi yang berpotensi melanggar HAM karena dalam pelaksanaannya rawan bersifat represif dan diskriminatif,” kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (24/3/2025).
Dia menyebut penertiban adminduk (administrasi kependudukan) membuat setiap pendatang ke Jakarta harus memiliki kelengkapan dokumen. Sehingga, kata dia, pemerintah memiliki data kependudukan akurat yang bermanfaat bagi perencanaan program pembangunan di Jakarta.
