Terkuaknya borok Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK II harusnya menjadi titik pijak evaluasi menyeluruh kebijakan afirmasi investasi yang kerapkali meminggirkan hak asasi rakyat. Investasi yang konon menjadi mantra pertumbuhan ternyata membawa eksternalitas negatif yang nyata. Ini semua berawal dari pemaksaan legislasi yang menjadi dasar akselerasi investasi, yang rupanya tidak berwatak manusiawi.
Sedari awal pembentukan UU Cipta Kerja menampilkan teatrikal wacana yang sangat gemuruh. Memantik perlawanan komunal, sekaligus menyelip dukungan eksklusif. UU ini telah menjadikan medan perjuangan hukum terbagi dua, beserta segala alasan pemihakannya. Bagi sebagian kalangan, UU ini kadung dinilai sangat kapitalistik dan cenderung despotik. Sementara untuk yang lain, UU ini dipandang sebagai mantra kemajuan dan pertumbuhan.
Investasi dan ekonomi dipacu dengan sebentuk regulasi integratif, klausul campur-aduk yang dibungkus dalam sebuah norma. Oleh karenanya, banyak pihak yang menuding UU ini sebagai aturan sapu jagad, lidinya bercabang sehingga menjangkau satu republik. Sebuah inisiatif yang optimistik, bukan?
