Latar Belakang
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengimbau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih kreatif dalam mencari skema pendanaan, menyusul pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan anggaran yang signifikan dan penguatan pengawasan penggunaan dana.
Fakta Penting
“Dunia tanpa pengawalan ketat sudah tidak relevan lagi. Era baru ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi,” ujar Pramono Anung saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025). Ia menegaskan komitmen untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan oleh BUMD dipergunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan.
Dampak
Perubahan ini diharapkan mendorong BUMD untuk lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, sehingga tetap mampu menjalankan program publik tanpa mengandalkan dana yang terpotong. Langkah Pramono juga menandai upaya pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah.
Penutup
Dengan tantangan finansial yang dihadapi, BUMD dituntut untuk menunjukkan adaptasi dan kreativitas. Apakah langkah ini akan menjadi tonggak penting dalam transformasi pengelolaan keuangan daerah, ataukah akan muncul kendala baru yang perlu diatasi? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.
